Gema JUMAT, 20 Mei 2016
Banda Aceh (Gema) – Aceh sebagai provinsi yang menjalankan aturan syariat Islam, ternyata belum melaksanakan sistem jaminan halal makanan dan minuman yang diproduksi dan beredar di tengah masyarakat. Padahal, kehalalan setiap makanan yang dikonsumsi oleh setiap muslim kunci paling utama keselamatan hidup di dunia dan akhirat, diterima amal ibadah yang dikerjakan tiap hari, serta istijabah (terkabulnya) doa kepada Allah Swt.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk. H. Faisal Ali saat mengisi pengajian rutin Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI), Rabu (18/5).
“Selama ini, kita belum melihat adanya sistem jaminan halal makanan dan dan minuman terlaksana di Aceh. Meskipun semua kita tahu, makanan halal sangat menentukan kesukseskan perjalanan dan kualitas seorang muslim dunia dan akhirat, namun kepedulian terhadap makanan halal ini belum begitu menjadi perhatian besar masyarakat dan pemerintah di Aceh,” ujarnya.
Apalagi, lanjut Faisal Ali, Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam telah memerintahkan pentingnya implementasi sistem jaminan halal.
Dalam Pasal 23 ayat (1) disebutkan, “Pemerintah Aceh berkewajiban melaksanakan sistem jaminan halal terhadap barang dan jasa yang diproduksi dan beredar di Aceh. Sementara ayat (2) “Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan sistem jaminan halal diatur dengan Qanun Aceh”
“Kita berharap, qanun yang mewujudkan sistem jaminan halal menjadi prioritas Pemerintah Aceh dan DPRA, agar lahir tahun ini juga. Jangan sampai sia-sia kita beribadah setiap hari, jika ternyata makanan yang kita konsumsi itu ternyata tidak halal bahkan mengarah kepada yang diharamkan dalam agama kita,” tegasnya.
Menurutnya, dalam memenuhi kewajiban pelaksanaan syariat Islam di Aceh, persoalan makanan halal harus mendapat perhatian khusus sehingga jangan sampai masyarakat Aceh memakan makanan yang jauh dari kriteria halal.
Ia mencontohkan di Malaysia, sudah sangat jelas mengatur ada tiga jenis makanan yaitu, yang dijamin halal, dijamin haram serta tidak dijamin halal.
“Jangan sampai kita yang mengaku daerah bersyariat Islam, justru tertinggal dari negeri tetangga, hanya gara-gara kita tidak peduli halal haram makanan yang kita makan,” ujarnya.
Ia menegaskan, selama ini MPU Aceh sudah berupaya menerapkan konsumsi makanan halal dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan, hanya mau ambil katering pada makanan yang sudah jelas ada sertifikasi halal.
”Ini harus juga diikuti oleh lembaga-pemerintahan lainnya di Aceh. Utamakan kehalalan makanan yang dikonsumsi pada saat suatu kegiatan atau rapat digelar Balai POM juga harus sering razia makanan, untuk memastikan kehalalannya, jangan hanya saat menjelang hari raya saja. Terutama saat menjelang bulan Ramadhan dan makanan untuk buka puasa,” kata Faisal Ali. Sayed Husen/Rel
