Gema JUMAT, 15 April 2016
Banda Aceh (Gema) – Gubernur Aceh, dr H Zaini Abdullah, menyebutkan keberadaan Wali Nanggroe Aceh hendaknya dapat memersatukan masyarakat dan memperkuat segala bentuk adat dan kebudayaan yang ditinggalkan leluhur.
“Wali Nanggroe haruslah bisa memegang amanah sebagai lembaga pemersatu menurut adat, bukan pemersatu menurut politik,” ujar Gubernur Zaini dalam sambutannya pada acara Peusijuek Wali Nanggroe dan Meuligoe, Rabu (13/04).
Pemerintah Aceh dan masyarakat, kata gubernur, senantiasa mendukung keberadaan Wali Nanggroe, sebagai bentuk amanah yang lahir dari proses perdamaian Aceh, di Helsinki, Finlandia.
Dengan diresmikannya komplek Meuligoe itu, gubernur berharap penguatan adat istiadat bisa lebih terjamin. Dengan adanya pendukung kerja itu, masyarakat bisa tahu kemana mencari solusi terkait dengan adat, budaya dan kesenian. “Kelembagaan Wali Nanggroe haruslah menjadi lembaga pemersatu tempat rakyat mencari solusi dan bertanya seputar adat istiadat,” kata gubernur.
“Kita bisa mencari segala solusi disini, sehingga Aceh bisa terus aman dan tidak lagi bergejolak,” lanjutnya.
Gubernur meminta, Lembaga Khatibul Wali dapat menjaga dan merawat fasilitas yang telah tersedia. Pembangunan komplek Meuligoe Wali Nanggroe dimulai tahun 2010 lalu di atas lahan seluas 11 hektar dan menelan biaya sebesar Rp 97 miliar lebih.
Dalam laporan yang dibacakan Zulkifl i MM, Kepala Dinas Cipta Karya Aceh, komplek itu dilengkapi dengan gedung utama sebagai tempat pertemuan, rumah dinas Wali, bangunan guest house berkapasitas 24 kamar tidur tamu, menara air, dapur umum, mushalla, pos jaga, jalan aspal, pagar komplek dan Sekretariat Khatibul Wali.
Beberapa fasilitas belum lagi selesai dibangun. “Ini akan menjadi tempat Wali tinggal dan bekerja, sehingga bisa memperkuat lembaga Wali untuk mempersatukan dan menjaga adat Aceh,” ujar Zulkifl i.
Sementara Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Malik Mahmud Al-Haytar, menyebutkan, dengan serah terima aset dari Dinas Cipta Karya kepada Sekretariat Khatibul Wali, tentunya sangat mendukung pekerjaan lembaga Wali, sehingga bisa bekerja fokus dan terarah. “Alhamdulillah dan semoga ini dapat kita gunakan untuk kebaikan semua. Saya berharap lembaga Wali bisa menjadi mercusuar pemersatu masyarakat Aceh,” ujarnya.
Peresmian Meuligoe Wali Nanggroe ditandai dengan peusijuek atau menepungtawari gedung dan Wali oleh Ketua Majelis Adat Aceh, Drs Tgk H Abdurrahman Kaoy. Seusai prosesi tersebut, gubernur bersama Wali Nanggroe menggunting pita sebagai tanda bangunan telah diresmikan. (Sayed/Rel)
