BreakingNews

Memaksimalkan Anggaran Dayah

Gema JUMAT, 5 Februari 2016 Menilik sejarah, Aceh memiki keistimewaan dalam Pendidikan, Agama dan Adat. Jadi, punya landasan hukum kuat untuk menganggarkan alokasi anggaran bersumber dari APBA dan APBK untuk lembaga pendidikan seperti dayah dan Masjid. Apalagi masih banyak dayah di Aceh belum tersentuh bantuan pemerintah, terutama dayah-dayah salafi di daerah pedalaman. Alokasi anggaran untuk … Read more

...

Tanya Ustadz

Agenda MRB

Gema JUMAT, 5 Februari 2016
Menilik sejarah, Aceh memiki keistimewaan dalam Pendidikan, Agama dan Adat. Jadi, punya landasan hukum kuat untuk menganggarkan alokasi anggaran bersumber dari APBA dan APBK untuk lembaga pendidikan seperti dayah dan Masjid. Apalagi masih banyak dayah di Aceh belum tersentuh bantuan pemerintah, terutama dayah-dayah salafi di daerah pedalaman. Alokasi anggaran untuk dayah selama ini masih sangat minim dan diskriminatif dibandingkan alokasi anggaran pendidikan formal.
Padahal Dayah sejak zaman penjajahan sudah dijadikan tonggak penegakan syiar islam dan benteng pertahanan mengusir penjajahan di Aceh, yang kemudian aceh menjadi daerah modal dalam membidani lahirnya republik indonesia. Jadi sangat keliru, apabila pemerintah pusat merkerdilkan pendidikan dayah, mengingat peran dayah sangat strategis dalam mencetak para intelektual untuk kemajuan bangsa dan negara.
Pemerintah Aceh dan Pusat perlu mempelajari kembali sejarah, tentang peran dan kontribusi dayah dalam mendirikan republik ini agar konsisten mencari alternatif pendanaan yang cukup dan penyediaan infrastruktur yang memadai sehingga tidak menimbulkan kesenjangan antara pendidikan dayah dengan pendidikan formal.
HUDA Protes
Beberapak waktu lalu, Sekretaris Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Tgk Bulqaini, memprotes keras minimnya anggaran untuk dayah di Aceh yang dialokasikan pemerintah via Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD) Aceh. Ulama yang kerap disapa Tu Bulqaini ini berpendapat, plot anggaran Rp 130 miliar sangat tidak memadai untuk mengurus dayah-dayah di Aceh.
“Ini sangat tidak sebanding dengan alokasi anggaran untuk lembaga pendidikan umum. Bahkan terkesan, Tim Angaran pemerintah Aceh (TAPA) sangat antidayah,” kata Tu Bulqaini menngutip Serambi Selasa (19/1) lalu.
Tu Bulqaini juga mengomentari tentang dana/program aspirasi anggota DPRA. Menurutnya, penerima dana atau program dari aspirasi dewan ini hanya mereka yang memiliki jaringan atau relasi yang baik dengan para anggota dewan tertentu.
“Jadi alokasi dana aspirasi ini sangat tidak prodayah mengingat tidak semua dayah bisa menerima dana aspirasi ini, meskipun mereka layak menerima,” kata pimpinan Dayah Markas Ishal Al-Aziziyah Banda Aceh ini.
Lebih lanjut, Tu Bulqaini mengusulkan agar pemerintah membuat standar minimal alokasi anggaran untuk dinas-dinas pemerintah, termasuk untuk badan dayah. Sehingga jikapun kemudian ada titipan dana aspirasi dari dewan, maka alokasi anggaran yang standar sudah ada yang akhirnya tidak berpengaruh pada kualitas layanan Pemerintah Aceh terhadap dayah-dayah di Aceh.
Lebih lanjut, Tu Bulqaini juga mengusulkan agar Badan Dayah dipindah ke komisi yang menangani tentang pendidikan, bukan komisi yang menangani persoalan agama seperti yang berjalan selama ini. Menurutnya, keberadaan badan dayah di komisi agama sangat merugikan dayah-dayah di Aceh, mengingat dayah itu adalah lembaga yang menangani pendidikan.
Sementara, ketua Pusat Lembaga Acheh Future, Razali Yusuf juga berasumsi hal yang serupa, anggaran pendidikan untuk agama di Aceh teramat minim. Perbandingan anggaran pendidikan agama di Aceh ditaksir tidak mencapai 10 persen. Seharusnya pemerintah harus memikirkan perioritas yang berhubungan dengan kelangsungan dayah, baik segi tenaga pengajar, bangunan dan sebagainya.
Manurut ketua Lembaga Acheh Future dan Generasi Penerus Aceh (GPA) ini, terlalu banyak dayah yang terbengkalai dan sedikit diantaranya yang mampu berdikari sendiri oleh pihak pasantren. “Kita juga melaksanakan pengawasan pengembangan pendidikan agama di Aceh, ternyata perioritas pemerintah hanya dayah tertentu saja, itu pun terbatas anggarannya, dan di pelosok-pelosok daerah, kita juga melihat pendidikan masih alami dengan bangunannya yang telah dimakan usia,” paparnya.
“Pendidikan Aceh harus ada perubahan alokasi dana pendidikan dayah dan sejenisnya di bidang agama. Jangan terkesan pendidikan agama dianak tirikan,” pungkasnya. (Marwidin/Dbs)

Dialog

Tafsir dan Hadist

Dinas Syariat Islam

AKIBAT MELUPAKAN PERINGATAN ALLAH SWT

 GEMA JUMAT, 17 AGUSTUS 2018 Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA (Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman) Surat al-An’am ayat 44 “Maka tatkala mereka melupakan

Zakat PNS 2,5%

GEMA JUMAT, 09 FEBRUARI 2018 Oleh Murizal Hamzah Salah satu kabar yang mencuat dalam pekan ini yakni muncul wacana gaji atau honor pegawai negeri sipil

Makna Hijrah Bagi Calon Pemimpin

Gema JUMAT, 30 SEPTEMBER 2016 Oleh Fauziah Usman (Penulis Guru MAN Model Banda Aceh Hari minggu tanggal 2 Oktober 2016  memasuki tahun  baru  hijriah. Patut

Menuju Islam Khaffah

Tabloid Gema Baiturrahman

Alamat Redaksi:
Jl. Moh. Jam No.1, Kp. Baru,
Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh,
Provinsi Aceh – Indonesia
Kode Pos: 23241

Tabloid Gema Baiturrahman merupakan media komunitas yang diterbitkan oleh UPTD Mesjid Raya Baiturrahman

copyright @acehmarket.id 

Menuju Islam Kaffah

Selamat Datang di
MRB Baiturrahman