GEMA JUMAT, 10 MEI 2019O
Catatan Fahmi M. Nasir, Pendiri Pusat Studi dan Konsultasi Wakaf Jeumpa D’Meusara (JDM) Banda Aceh dan Mahasiswa S3 Konsentrasi Tata Kelola dan Hukum Wakaf pada Fakultas Hukum International Islamic University Malaysia) dan Sayed Muhammad Husen, Pemimpin Redaksi Gema Baiturrahman dan Ketua Pengawas Baitul Qiradh Baiturrahman
Pemberitaan di berbagai media baik lokal, nasional, internasional, cetak, elektronik serta media sosial mengenai pembangunan Menara Zam Zam di Makkah beberapa tahun lalu telah membuat wakaf kembali menjadi pusat perhatian.
Betapa tidak, pembangunan Menara Zam Zam atau Wakaf Raja Abdul Aziz ini dibangun dengan model pembiayaan inovatif yang dikenal sebagai sukuk al-intifa’ (hak penggunaan manfaat bangunan). Dana sebesar USD 390 juta (sekitar Rp 5,7 triliun) yang diperlukan untuk mendanai proyek itu, terkumpul dalam masa tiga minggu saja. Tidak heran, dalam masa tiga tahun (2003-2006) pembangunan Menara Zam Zam sudah selesai. Proyek ini, merupakan bukti keberhasilan mengembangkan aset wakaf menggunakan model pembiayaan yang inovatif.
Bagi kita, yang sejak tahun 2006 membaca berita mengenai dana bagi hasil usaha Wakaf Habib Bugak Asyi di Makkah yang diterima oleh jamaah calon haji (JCH) asal Aceh, secara otomatis apapun pemberitaan mengenai wakaf di Makkah menjadi menarik untuk dicermati.
Awal Maret 2019, Wakaf Habib Bugak Asyi yang juga dikenali dengan nama Baitul Asyi kembali menjadi pusat perhatian ketika terjadi pro dan kontra terhadap wacana rencana Badan Keuangan Haji Indonesia (BPKH) melakukan investasi pada aset wakaf Baitul Asyi. Pro dan kontra ini, pada dasarnya, terjadi lebih karena kekurangfahaman kita terhadap sistem tata kelola wakaf di Arab Saudi.
Pada masa yang sama maraknya pro dan kontra mengenai rencana BKPH ini kembali membuat wakaf dan isu-isu tata kelola wakaf menjadi buah bibir sampai ke pelosok-pelosok Aceh. Masyarakat pun bertanya-tanya bagaimana sejarah keberadaan Baitul Asyi, bagaimana sebenarnya sistem tata kelola wakaf Baitul Asyi itu, siapa dan apa peran masing-masing pemangku kepentingan wakaf Baitul Asyi, bagaimana proses penunjukan nazir, siapa yang mengawasi nazir, serta bagaimana sikap kita mensikapi polemik pro dan kontra itu. Bahkan ada yang kemudian bertanya bagaimana tata kelola wakaf produktif seperti itu dapat kita dilakukan di Aceh?
Untuk peminat kajian-kajian wakaf, isu-isu seputar Baitul Asyi ini sangat menarik untuk ditelusuri secara mendalam. Apalagi bila dikaitkan dengan perkembangan terkini studi wakaf di berbagai belahan dunia yang lain. Misalnya saja Nada Moumtaz, seorang pakar wakaf di Universitas Toronto dalam tulisannya “Theme Issue: A Third Wave of Waqf Studies”, mengatakan bahwa studi wakaf sekarang ini sedang berada dalam gelombang ketiga di mana kajian wakaf akan diintegrasikan ke dalam pembahasan antar disiplin ilmu yang lebih luas. Ini berarti bahwa wakaf akan dilihat secara integral sebagai institusi yang memiliki beragam aspek baik ekonomi, politik, agama, moral, diaspora, hukum dan negara serta banyak lagi.
Salah satu aspek kajian yang relevan untuk kita telusuri dalam kaitannya dengan Baitul Asyi adalah wakaf diaspora Aceh di Makkah khususnya dan di Arab Saudi pada umumnya. Sudah tentu dalam penelusuran wakaf Aceh diaspora ini, di samping menemukan berbagai fakta sejarah yang inspiratif seputar wakaf diaspora Aceh, kita juga akan menemukan jawaban terhadap sistem tata kelola wakaf produktif yang mungkin dapat kita replikasikan di daerah kita. Dengan itu kita berharap BWI dan BMA dapat belajar banyak dari kisah sukses Baitul Asyi.
Keinginan yang kuat untuk dapat mengetahui sejarah wakaf diaspora Aceh dan memahami seluk beluk wakaf Baitul Asyi telah menjadi dorongan yang kuat bagi penulis untuk berangkat ke tanah suci untuk berjumpa langsung dengan nazir wakaf Baitul Asyi dan juga pihak-pihak lain yang mungkin mengetahui bagaimana perjalanan lembaga ini dari masa ke semasa. Dorongan ini menjadi semakin kuat, karena dalam perjalanan menelusuri wakaf diaspora Aceh di Makkah ini, kita juga akan berkesempatan untuk menunaikan ibadah umrah.
Kedua faktor itulah yang membuat kami membulatkan tekad untuk dapat menelusuri wakaf diaspora Aceh secara langsung ke tanah suci. Bagaimanakah kisah perjalanan kami, dalam perjalanan menelusuri dan mencari wakaf diaspora Aceh di Makkah? Ikuti kisahnya dalam catatan edisi berikutnya.
