GEMA JUMAT, 9 MARET 2018
Oleh: Sayed Muhammad Husen
Apakah kehidupan syariah di Aceh dapat diukur secara ilmiah? Apa manfaat pengukurannya? Bagaimana pula perkiraan respon masyarakat apabila hasil pengukuran itu diumumkan kepada publik? Semua jawaban pertanyaan tersebut tentu belum dapat kita pastikan, mengingat gagasan pengukuran kehidupan syariah belum dilaksanakan secara terbuka.
Menurut Dr Saiful Mahdi, pengukuran Indeks Pembangunan Syariah (IPS) di Aceh didasarkan pada tujuh pilar, yaitu lima pilar dari maqasid syariah, ditambah satu pilar pemeliharaan lingkungan, serta satu pilar pemeliharaan martabat atau kemerdekaan. Lima pilar yang pertama merupakan bagian dari Islam klasik, dan dua pilar terakhir adalah bagian Islam modern.
Adapun maqasid asy-syariah meliputi: Hifzud din (memelihara agama), hifzun nafs (memelihara jiwa), hifzul ‘aql (memelihara akal), hifzun nasb (memelihara keturunan) dan hifzul mal (memelihara harta benda).
Sementara Hasan Basri M Nur menulis (Tabloid Tabangun Aceh, Desember 2017), bahwa Aceh sebagai provinsi yang telah mendeklarasikan diri sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam kaffah, tapi belum pernah mengukur derajat kesyariatannya. Padahal data ini sangat diperlukan untuk menyusun kebijakan dan arah program pembangunan lima tahunan yang akan datang.
Hasan Basri menambahkan, pengukuran pembangunan syariah bukan hal baru di dunia Islam. Misalnya, walaupun tak persis sama, beberapa negara Islam di bawah OKI misalnya melakukan pengukuran Indeks Pembangunan Manusia Islam (Islamic Human Development Index/I-HDI). Pengukuran I-HDI didasarkan pada konsep maqasid syariah atau tujuan-tujuan dari penetapan hukum Islam.
Dari pengalaman dan kemampuan yang dimiliki SDM di Aceh, kita berkeyakinan pengukuran IPS dapat dilakukan dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Masalahnya, hasil pengukuran itu perlu dikomunikasikan dengan baik kepada publik, supaya dapat dipahami manfaatnya bagi perbaikan pembangunan syariah.
Dengan pengukuran syariah, kita harapkan akan mendapatkan gambaran dan masukan yang sangat berharga bagi perbaikan pelaksananaan syariat Islam dalam semua aspek kehidupan. Kita akan mengetahui, sudah pada tingkat apa syariat Islam dilaksanakan, aspek mana yang capaiannya masih rendah dan aspek apa pula yang perlu prioritas.
Hal lain kita anggap penting dari hasil pengukuran syariah, akan semakin melibatkan dan terintegrasi pelaksanaan syariat Islam antar instansi pemerintah dan masyarakat sipil muslim. Pembangunan syariah bukan hanya urusan SKPD berlabel syariah, tapi seluruh instansi pemerintah dan swasta ikut bertanggungjawab memajukannya.
