Gema JUMAT, 28 Agustus 2015
Gema (Banda Aceh) – Fo- rum Musyawarah Nasional (Mu- nas) IX Majelis Ulama Indone- sia (MUI) telah mengesahkan pembahasan dua fatwa. Kedu- anya Fatwa tentang kriminalisasi hubungan suami isteri dan fatwa tentang pendayagunaan harta zakat, infaq, sedekah dan wakaf untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi.
Pimpinan Sidang Komisi C Bi- dang Fatwa, Prof Dr Hasanuddin mengatakan, selain dua fatwa ini, Sidang Komisi Bidang Fatwa juga merekomendasikan dua rekomen- dasi. Yakni terkait dengan Pem- bahasan Penentuan Kriteria Awal Ramadhan, Syawal dan Dulhijah serta rekomendasi tentang pemba- hasan mengenai Syiah.
Terkait dengan penentuan kri- teria awal Ramadhan, Syawal dan Dulhikah, Komisi C merekomen- dasikan kepada pengurus baru un- tuk melakukan pengkajian bersa- ma antara ulama dengan ilmuwan di bidang astronomi. Pengkajian dilakukan dengan menggabung- kan dua pendekatan fikih dan sains sebagai pedoman Menteri Agama.
Hal ini sebagaimana yang diamanatkan oleh ijtima ulama komisi fatwa se-Indonesia 2003 dan rekomendasi fatwa nomor 2 tahun 2004 dengan juga melibat- kan ulama-ulama daerah.
“Terkait dengan pembahasan Syiah, Komisi bidang fatwa merekomendasikan pengurus un- tuk melakukan kajian secara men- dalam tentang Syiah di Indone- sia, ajaran dan prakteknya,” kata Hasanuddin.
Mitra pemerintah Sementara Presiden Joko Widodo saat membuka Munas IX MUI di Surabaya, Selasa (25/8) meminta MUI membangkitkan optimisme ummat di tengah mele-
mahnya perekonomian, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah.
“Peran konstruktif MUI san- gat diperlukan dalam memandu dan membangkitkan optimisme masyarakat, lebih-lebih dalam sit- uasi melambannya pertumbuhan ekonomi nasional seperti seka- rang ini,” kata Jokowi.
Masyarakat, sambung Jokowi, harus dipandu untuk tetap ber- pikir positif dan bekerja produk- tif. Dengan cara itu, sebagai nega- ra berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia bisa menjadi negara yang kuat.
Presiden juga meminta MUI tetap menjadi mitra strategis pemerintah dengan mendukung program-program pembangunan. Sebaliknya, Jokowi juga menya- takan komitmen pemerintah un- tuk membuka diri dan menerima berbagai masukan.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga membahas soal tema Muk- tamar MUI kali ini, yakni “Is- lam Wasathiyah untuk Indonesia dan Dunia yang Berkeadilan dan Berkeadaban”. Menurut Jokowi, tema yang diusung itu ibarat se- buah muara tempat bertemunya banyak sungai.
Di antaranya terdapat dua sun- gai besar yang airnya tak pernah kering dan menghidupi bangsa Indonesia, yakni sungai ‘Islam Nusantara’ yang menjadi kredo Nahdlatul Ulama dan ‘Islam Berkemajuan’, kredonya Muhamadiyah.
“Sungai-sungai tersebut akh- irnya pasti bertemu di sebuah muara, di tujuan akhir dan mulia, yaitu ‘Islam untuk Indonesia dan Dunia yang Berkeadilan dan Berkeadaban’, Islam yang rahma- tan lil alamin,” kata Presiden.
Personalia MUI Munas MUI telah mengesahkan struktur dan personalia MUI masa khidmad 2015-2020 den- gan Ketua Dewan Pertimbangan Prof Dr HM Din Syamsuddin MA dibantua tiga wakil ketua Prof Dr Nasaruddin Umar MA, Prof Dr KH Didin Hafidhuddin MA dan Prof Dr Azyumardi Azra MA.
Sekretaris Dewan Pertim- bangan Dr H Noor Ahmad MA dan dua wakil sekretaris wakil sek- retaris Drs Natsir Zubaidi dan Dr Bachtiar Nasir. Sementara Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Dr KH Ma’ruf Amin dan dua wakil ketua Prof Dr Yunahar Ilyas LC MA dan Drs KH Slamet Effendy Yusuf MSi. Sekjen Dr H Anwar Abbas MM Mag dan bendahara umum Prof Dr Hj Amani Lubis.
Kutip alam nasyrah
Ketua Dewan Pertimbangan 2015- 2020 Prof Din Syamsuddin mengingatkan segenap struktural kepengurusan MUI untuk kon- sisten dalam program yang telah ditetapkan.
Ia pun mengingatkan para pe- mangku amanat MUI lima tahun ke depan mampu mempertang- gungjawabkan perbuatan, meren- canakan perbuatan, dan mampu untuk memperbuatkan perkataan itu untuk menatalaksanakan pro- gram- program yang telah disepa- kati bersama.
Bahkan Din mengutip Al Quran Surah Alam Nasyrah ayat 7-8. “Faidza faraghta fanshab wa ila rabbika. Jika kita telah selesai dalam satu kegiatan, maka tibalah kegiatan- kegiatan lain sambil berharap kepada Allah SWT,” katanya.
Hal ini, jelasnya, mengandung arti bahwa tidak ada kata istirahat, tidak ada kata rehat. Apalagi yang dilakukan oleh MUI, ujarnya, sebuah harakah atau gerakan yang tentu harus berlangsung dinamis sistematis untuk mencapai tujuan.
“Karena itu, dengan mengu- cap bismillahirahmanirahim, mari kita doakan pengurus baru dapat melaksanakan tugas sebaik- bai- knya untuk menciptakan hari ini harus lebih baik dari yang ke- marin dan hari yang akan datang harus lebih baik dari hari ini,” lanjutnya.
Soroti syiah
Sidang Komisi Rekomendasi dalam Musyawarah Nasional MUI menyoroti belasan topik, di antaranya Syiah, radikalisme, pornografi, penyatuan awal Ram- adhan dan Idul Fitri, kriminalisasi dalam hubungan suami istri, dan sebagainya.
“Kita belum selesai merumus- kan soal Syiah. Kita memang ada persoalan dengan Syiah yang per- lu ada kebijakan, tapi jangan sam- pai ada anarkhisme,” kata Ketua Komisi D (Rekomendasi) Munas IX MUI KH Abdusshomad Bukhori.
Ia menjelaskan, untuk menga- tasi anarkisme mungkin bisa saja meniru sikap Pemprov Jatim yang mengeluarkan Pergub 55/2012 tentang pembinaan aliran sesat.
“Karena itu, Munas MUI kali ini mengangkat tema wasathiyah atau tengah-tengah alias moderat yang berarti tidak ke kanan atau liberal dan juga tidak ke kiri atau radikal. Jadi, Indonesia merupa- kan bumi Islam Moderat yang tidak ke kanan dan ke kiri,” ka- tanya.
Menurut dia, Komisi Reko- mendasi Munas IX MUI juga membahas insiden Tolikara yang menyoroti dua hal yakni pela- rangan beribadah sebagai pel- anggaran HAM, lalu peristiwa Tolikara harus diusut tuntas agar tak terulang, baik pelaku maupun aktor intelektual. “Kami juga merekomendasi- kan perlunya ekonomi Islam
dalam konteks dana pembangunan serta pengaturan masalah pertanahan yang banyak dikuasai oknum secara berlebihan, sehingga merugikan masyarakat,” kata ketua MUI Jatim itu.
Secara terpisah, Ketua Komisi C (Fatwa) Prof Dr H Hasanuddin AF MA menegaskan bahwa pihaknya telah merumuskan tiga fatwa dalam Munas IX MUI di Surabaya, namun satu fatwa belum dapat disimpulkan dan menjadi “pekerjaan rumah” bagi kepengurusan MUI mendatang.
“Dua dari tiga fatwa yang tel- ah tuntas dirumuskan adalah hukum harta zakat untuk pengadaan proyek air bersih dan sanitasi, serta kriminalisasi dalam hubun- gan suami-istri terkait UU KDRT. Satu-satunya fatwa yang belum ada kata sepakat adalah penyatu- an awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Zulhijjah,” katanya.
Ketua Komisi Fatwa MUI yang juga Guru Besar Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta itu menambahkan MUI menolak adanya sanksi pidana terkait pemaksaan dalam hubun- gan suami-istri sebagaimana dia- tur dalam UU KDRT.
“Islam tidak mengatur sanksi pidana dalam hubungan suami-is- tri. Islam mengatur bahwa suami tidak boleh melakukan kekerasan, lalu istri tidak boleh menolak bila tidak ada halangan syar’i, seperti melahirkan, sakit, menstruasi, dan sebagainya,” katanya.
Untuk pemanfaatan harta zakat untuk proyek air bersih dan sanitasi, ia mengatakan hal itu boleh, asalkan mustahik (fakir miskin) di sekitarnya sudah ter- entaskan semuanya dan pemerin- tah belum mampu mengusahakan proyek itu. “Itu karena air bersih itu penting untuk makan-minum,” katanya. (Sayed/Republika)
