Tgk. Akmal Abzal, S.HI- Sekjend Pengurus Besar Rabhithah Thaliban Aceh
Belakangan ini Aceh digemparkan dengan berbagai berita terkait pendangkalan Aqidah. Mulai dari munculnya organisasi Gafatar hingga kasus Rosnida Sari, dosen UIN Ar-Raniry yang membawa mahasiswanya belajar mata kuliah gender dalam Islam di Gereja. Simak Wawancara Wartawan Gema Baiturrahman dengan Sekjend PB RTA Aceh, Tgk. Akmal Abzal, S.HI
Bagaimana tanggapan Anda?
Dua kejadian yang terjadi dalam waktu hampir bersamaan tersebut menunjukan Aceh masih dianggap wilayah yang rentan untuk isu-isu sosial dan kebebasan berpikir pasca tsunami serta damai Aceh, sehingga dua kejadian diatas terjadi, akan terus terjadi dengan potret yang beda lagi terhadap generasi yang rapuh ilmu dan agama yang dimilikinya. Terutama mahasiswa dan remaja yang kosong tuntunan agama dari keluarga dan lingkungan
Apakah kurang pendidikan aqidah atau ilmu tauhid diterapkan di pendidikan formal maupun informal?
Bisa juga dikarenakan minimnya pemahaman aqidah dan tauhid yang dimiliki, setiap warga memberi ruang yang begitu mudah untuk dipengaruhi oleh aliran yang belum tentu benar bahkan nyaris sesat. Tapi yang mendorong terjadinya hal-hal menyimpang lebih banyak disebabkan merasa cukup dengan sepintas ilmu yang didapati melalui ajaran-ajaran instant yang sering diawali melalui pengobatan, ritual, bahkan aksi sosial kemasyarakatan. Masyarakat yang minim wawasan ilmu agama ini pula, enggan untuk belajar atau berguru kendati pendidikan tauhid, aqidah, fiqih bahkan tasawuf dengan mudahnya dapat di akses melalui ulama yang melakukan pengajian formal dan informal di masjid atau tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
Bagaimana mengimplementasikan pendidikan Islam (aqidah) itu kepada para penerus bangsa dan juga terutama kepada para pendidik?
Upaya maksimal yang mesti dilakukan adalah terlibatnya pemerintah dan segenap pihak dalam upaya massif dan sistematis untuk mendorong terciptanya aqidah yang final sesuai nilai-nilai keacehan yang mayoritas bermazhab syafi’I beriktiqad ahlussunnah wal jamaah. Sehingga setiap jenjang pendidikan generasi Aceh telah tertanam mantap pemahaman aqidah yang benar sesuai dengan culture masyarakat Aceh yang damai dengan ibadahnya.
Bagaimana solusinya dari permasalahan yang baru-baru ini, baik itu dosen membawa mahasiswa dan gafatar yang melibatkan penerus bangsa ini?
Perlu adanya praduga tak bersalah selama bukti konkrit belum dimiliki dan ini termasuk tugas mulia dari UIN untuk kasus ibu dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan MPU Aceh untuk kasus gafatar, masyarakat diharap menghargai langkah-langkah kedua lembaga tersebut untuk memberi kepastian status terhadap dua hal diatas. Tak perlu gegabah main fonis apalagi main hakim sendiri.
Harapan Anda kepada pemerintah dan juga MPU dalam menangani pendangkalan aqidah yang tidak habis-habisnya di Aceh?
Harapan saya kepada pemerintah agar serius menjadikan ulama sebagai mitra kerja pemerintah, baik ulama formal seperti MPU maupun non formal yang ada di dayah, kampus dan lembaga non pemerintah. Sehingga senergisitas peran ini menjadi benteng antisipasi yang amat di segani oleh pihak-pihak yang menginginkan kerusakan aqidah generasi Aceh. Penerapan syariat bukan hanya sebatas serimonial belaka namun perlu adanya keseriusan secara konferehensif dari semua tingkatan, baik di level pemerintahan, TNI/Polri, ormas, LSM, pemuda, ulama hingga masyarakat.
Harapan saya dan tentu juga harapan masyarakat semua kepada MPU Aceh agar fatwakan sesuatu dengan penuh tanggungjawab dan sesuai tuntunan fatwa. Terhindar dari complit of interest mengingat setiap fatwa MPU menentukan masa depan saudara kita yang mungkin telah salah dalam meniti jalan aqidah akibat berbagai pengaruh yang tidak dapat di pertanggung jawabkan.
Semoga Allah memberi petunjuk kepada kita semua atas upaya taqwa yang kita lakukan ini. Amin. (Indra)