Gema JUMAT, 20 November 2015
Wakil Presiden RI HM Jusuf Kalla mengungkapkan jalan panjang hingga terjadi penandatanganan kesepakatan damai (MoU) antara Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki Finlandia sepuluh tahun silam, tepatnya pada 15 Agustus 2005.
Kisah tersebut diceritakan panjang lebar oleh JK yang juga menjabat sebagai wakil Presiden RI pada saat penandatanganan MoU Helsinki itu, pada kegiatan konferensi 10 tahun damai Aceh di Hermes Hotel Banda Aceh, Sabtu (14/11) dan peringatan puncak damai Aceh, Ahad (15/11).
JK mengatakan proses perdamaian berlangsung sekitar enam bulan sebelum akhirnya disepakati penandatanganan MoU antara Pemerintah dengan GAM, menurutnya perdamaian Aceh terjadi tidak terlepas dari keinginan kuat dari kedua belah pihak, GAM dan Pemerintah serta dukungan penuh dari seluruh masyarakat Aceh, JK bahkan mengaku terus menerus berkomunikasi selama enam bulan dengan Malik Mahmud dan Zaini Abdullah, meskipun diakui JK, saat itu ia sama sekali tidak mengenal kedua petinggi GAM itu.
“Perdamaian ini hanya bisa terjadi apabila kedua pihak ingin damai. Jadi bukan hanya keingan saya selaku pemerintah pusat tapi juga pihak GAM, maka kita berikan penghargaan kepada kedua belah pihak, karena keinganan dua pihak itu maka terjadilah perdamaian ini,”ujar JK dihadapan Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud serta ratusan peserta lainnya baik dari dalam dan luar negeri.
Wakil Presiden menyebutkan konflik Aceh terjadi karena adanya ketidakadilan pemerintah pusat terhadap daerah, menurutnya semenjak Indonesia merdeka setidaknya telah terjadi 15 kali konflik besar dan sepuluh diantaranya disebabkan oleh ketidakadilan.
“Dari 15 kali konflik besar, arti besar adalah korban tewas lebih seribu orang itu 10 karena ketidakadilan, baik dibidang politik, bidang sosial, ekonomi, dan di Aceh ini termasuk ketidakadilan ekonomi,”lanjutnya menambahkan.
Lebih lanjut JK menyebutkan bahwa, keberhasilan dari kesepakatan damai ini harus diwujudkan dengan meningkatnya kesejahtraan ekonomi masyarakat serta upaya-upaya untuk menjaga damai itu sendiri. Pada kesempatan itu JK mengingatkan pemerintah Aceh, bahwa tujuan dari perdamaian bukanlah untuk dirayakan semata, akan tetapi harus ada yang dinikmati oleh masyarakat Aceh, “Masyarakat ingin jalan lebih baik, listrik sampai kedaerah, ingin sawah yang terairi, dan itu tentu menjadi harapan kita semua,”Ujar JK mengingatkan.
Sementara itu Gubernur Aceh, Dr. H. Zaini Abdullah menghimbau semua pihak agar mempunyai inisiatif dan tekad yang kuat dalam menjaga dan merawat perdamaian di Aceh. Gubernur Aceh menegaskan siapapun yang mencoba mengganggu perdamaian di Aceh, maka harus dijadikan sebagai musuh bersama,
“Dengan demikian tidak seorang pun yang ingkar dari kesepakatan ini, dan tidak seorang pun yang mencoba untuk menggagalkannya,” tegas Gubernur. Gubernur mengatakan perdamaian yang telah dirasakan oleh masyarakat Aceh selama ini harus disyukuri oleh semua pihak dengan menjaga kebersamaan dan kekompakan seluruh elemen rakyat dan seluruh komponen bangsa, “Insya Allah perjuangan itu akan membawa kesejahteraan, kemakmuran, dan kedamaian yang menjadi cita-cita rakyat bumi serambi Mekkah ini,” harap Gubernur.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak asing dan pemerintah yang telah terlibat lansung dalam proses pembangunan perdamaian Aceh, terutama kepada mantan Kepala Aceh Monitoring Misssion (AMM), Peter Fieth dan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla yang hadir pada acara tersebut. Pada kesempatan itu Zaini juga menyebutkan sejumlah tantangan dan kerikil perdamaian Aceh, diantaranya adalah masih adanya regulasi yang belum dipenuhi oleh pemerintah pusat setelah 10 tahun Aceh damai.
“Misalnya saja, soal lambannya keluar sejumlah regulasi dan kebijakan sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,” ujar Gubernur. Namun demikian Gubernur Aceh menyatakan yakin bahwa semua regulasi dan kebijakan yang diamanahkan oleh UUPA dan MoU Helsinki, dapat direalisasikan oleh Pemerintah. (abi Qanita)
