Peringatan hari damai tahun ini di Aceh dilaksanakan di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh (15/8/2022). Dalam acara tersebut turut dibagikan sertifikat tanah secara simbolis kepada mantan kombatan GAM, tapol, napol, dan masyarakat. Pembagian sertifikat tanah merupakan salah satu butir dalam MoU Helsinki.
Bantuan lainnya yang diberikan adalah berupa hewan ternak, bibit ikan, peralatan bengkel, gudang pupuk, dan gudang marmer.
Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat Muzakkir Manaf menyampaikan, perdamaian Aceh tercapai karena kebesaran dan keikhlasan dari semua pihak, baik Pemerintah Republik Indonesia maupun Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, katanya, dibuat untuk Pemerintah Aceh sebagai pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang disahkan untuk menindak lanjuti hasil dari perjanjian damai antara Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka.
“Sudah 17 tahun perdamaian Aceh. Perdamaian telah kita lalui, tetapi pada saat ini untuk mengisi perdamaian sungguh lebih penting,” pungkasnya.
Muzakkir mengatakan, di sini masih ada rakyat yang buta huruf dan tidak mendapatkan listrik. Oleh karenanya, semua pihak harus memikirkan bagaimana mengatasi masalah tersebut dalam mengisi perdamaian.
Di samping itu, menurut Muzakkir, Aceh mendapatkan keistimewaan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang tersebut berisi penguatan kelembagaan adat melalui Lembaga Wali Nanggroe, kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam, syariat Islam, penentuan lagu daerah, dan lambang daerah.
Dia juga menyebutkan, sebentar lagi bendera akan naik dengan catatan revisi. Kepada pihak perkantoran diimbau menyiapkan satu tiang bendera lagi. Satu tiang panjang dan satu tiangnya lagi pendek.
Muzakkir mengharapkan pemerintah segera menyelesaikan butir-butir MoU Helsinki. “Kita semua berkomitmen merawat dan mempertahankan spirit persatuan yang sudah terjalin dengan baik,” imbuhnya.
Komitmen Kementerian ATR/BPN
Salah satu butir kesepakatan dalam MoU Helsinki adalah hak untuk mendapatkan lahan bagi mantan kombatan GAM, tapol, napol, dan korban konflik.
Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni menyampaikan, pihaknya beserta seluruh perangkat ATR/BPN di Aceh tidak berhenti dan tidak menunggu untuk memenuhi butir-butir MoU Helsinki.
Kementerian ATR/BPN terus berdiskusi dengan Wali Nanggroe, gubernur, bupati/walikota, KPA, dan berbagai simpul masyarakat, agar butir kesepakatan terkait hak atas lahan segera bisa ditunaikan.
Dia mengharapkan, seluruh pihak tidak mengedepankan ego kelompok dan ego sektoran, sehingga bisa membangun Aceh yang adil dan sejahtera secara permanen. Keterbukaan dan dialog pada ujungnya akan mendatangkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki mengatakan, akan terus bekerja keras untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, melakukan pemerataan pembangunan, peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan, dan akselerasi pembangunan di seluruh Aceh.
“Untuk itu kami mengharapkan dukungan berbagai pihak,” ujarnya.
Dia berjanji mendatangkan investor ke Aceh dalam rangka meningkatkan perekonomian. Karenanya semua pihak tidak menonjolkan kepentingan pribadi ataupun golongan.
“Mudah-mudahan kita dapat selalu menjaga kekompakan dan persatuan. Kita pasti bisa menyongsong Aceh yang lebih tenteram, damai, dan sejahtera,” paparnya.
Wali Nanggroe Teungku Malik Mahmud Al-Haytar menyampaikan, model penyelesaian konflik yang dilakukan pemerintah Indonesia di Aceh bisa menjadi salah satu referensi dalam penyelesaian yang terjadi di sejumlah negara di berbagai belahan dunia.
“Sekarang bagaimana komitmen kita bersama dihadapan dunia internasional, perdamaian ini akan terus kita jaga kita rawat dan kita upayakan dengan segenap tenaga,” harapnya.
Dia mengingatkan, dalam mengambil kebijakan yang melaksanakan tata kelola Pemerintahan Aceh yang baik, bersih, bermartabat untuk kesejahteraan rakyat Aceh berpedoman pada butir-butir Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. -Zulfurqan, editor: smh
