Banda Aceh (Gema)–Penganut agama Budha di Myanmar telah membantai ribuan etnis Rohingya dan mengusir mereka secara brutal. Etnis ini pun melarikan diri melalui jalur laut. Di lautan, mereka menjadi “manusia perahu” hingga beberapa bulan lamanya. Tragisnya, Indonesia, Malaysia, dan Thailand sempat mengusir mereka dari perairannya. Namun rakyat Aceh menyambut hangat kedatangan mereka di tanah serambi Mekkah ini.
Koordinator Aliansi Masyarakat Aceh Peduli Rohingya (AMAPR), Basri Effendi, mendesak lembaga internasional seperti PBB, ASEAN, OKI serta Pemerintah Indonesia, Pemerintah Aceh untuk memikirkan solusi jangka panjang terhadap permasalahan kewarganegaraan Rohingya di Myanmar. Sebab, Rohingya tidak diakui sebagai warga Negara Myanmar.
“Di kawasan Asia Tenggara, etnis ini (Rohingya) adalah yang paling menderita,”ucapnya saat menggelar aksi di bundaran Simpang Lima Banda Aceh, Selasa (19/5/2015). “Apa yang dialami etnis Rohingya adalah kejahatan terhadap nilai HAM Universal,”tegasnya yang juga Direktur PAHAM Cabang Aceh.
AMAPR mendesak dunia internasional untuk menekan Pemerintahan Myanmar supaya mengakhiri konflik dan berbagai kekerasan yang dilakukan terhadap etnis Rohingya di Arakan. Sebelum masalah di Myanmar berakhir, ia berharap Pemerintah Indonesia menyediakan pulau khusus penampungan sebagai tempat tinggal sementara Rohingya.
“Kita tahu bahwa Pemerintahan Jucnta Militer Myanmar telah memperlakukan etnis Rohingya tidak manusiawi,”kata Basri. Ia turut mengapresiasi reaksi cepat Pemerintah Aceh dalam membantu pengungsi Rohingya.
Katanya, jika masyarakat ingin menyalurkan bantuan dana bisa melalui rekening Bank Mandiri 158.00888.33.884 Aliansi Masyarakat Peduli Rohingya. Posko aliansi ini beralamat di anjungan Kota Langsa Komplek PKA Banda Aceh.
Akademisi Hukum Unsyiah Enzus Tinianus menjelaskan, Indonesia tidak boleh mengembalikan pengungsi Rohingya ke Myanmar. Jika tetap dikembalikan, sama saja melempar mereka ke dalam neraka. Dijelaskan, Dewan Keamanaan PBB semestinya bisa menekan Pemerintahan Myanmar untuk menyelesaikan konfliknya. Apalagi setelah pembantaian tragis dan pengusiran etnis Rohingya di sana.
“Yang diminta oleh Rohingya di Myanmar kan tidak macam-macam. Mereka cuma minta KTP,”ucap Enzus.
Meski demikian, tambah Enzus, Indonesia memiliki hukum untuk menjaga kedaulatan negaranya. Artinya, Indonesia memiliki hak untuk melarang pengungsi Rohingya dan Bangladesh memasuki daratan Indonesia. Mungkin ada pertimbangan bahwa pengungsi dapat menimbulkan konflik di Indonesia. Di sisi lain, Indonesia sebagai negara perairan memiliki hukum untuk menolong “manusia perahu”.
Akan tetapi, secara pribadi ia menilai bahwa pengungsi Rohingya dan Myanmar harus ditolong. “Layaknya kaum anshar menyambut kaum Muhajirin,”pungkasnya.
Solusi yang ia tawarkan adalah memasukkan nama pengungsi ke dalam Kartu Keluarga (KK) masyarakat Aceh. Pemerintah Aceh harus mencari celah supaya hal ini bisa dilakukan. Mengirim Rohingya ke luar Aceh seperti ke Medan atau Bali justru akan membuat mereka semakin menderita.
Kepala Dinas Sosial Aceh Al Hudri mengatakan, bantuan yang diberikan atas perintah Gubernur Aceh berlandaskan pertolongan sesama muslim. Tetap sebenarnya penanganan pengungsi ini merupakan tanggung jawab UNHCR. Aturannya, Pemerintah Aceh tidak memiliki dana untuk menolong para pengungsi. Sebab, mereka bukan orang Aceh.
“Interaksi mereka (Rohingya) dengan masyarakat Aceh cukup bagus,”katanya kepada Gema Baiturrahman. Sambungya, kebutuhan mendesak pengungsi adalah sandang dan pangan.
Ia menambahkan, dukungan masyarakat membantu pengungsi sangat baik. Orang Aceh cepat tergugah hatinya untuk menolong. Terutama menolong orang Islam. Sejauh ini, kata Al Hudri, tidak ada kendala ketika membantu etnis Rohingya ini. Banyak sukarelawan seperti dari Dinas Kesehatan yang membantu.
Nelayan Aceh kembali menyelamatkan 442 pengungsi asal Myanmar dan Bangladesh, Rabu (20/5/2015) di Aceh Timur. Imigran ini terdiri atas 399 Rohingya, dan 43 orang asal Bangladesh. (Zulfurqan)
