Dr. Mahyuzar Majid, M.Si, Kepala Biro Humas Setda Aceh
Bagi seorang pejabat humas, hari kerja tidak mengenal tanggal merah atau hari libur. Di saat pegawai
lain memanfaatkan waktu nondinas dengan kegiatan pribadi atau keluarga, maka para juru penerangan dan informasi ini mesti mengorbankan hak istirahatnya demi tugas. Demikian kesan perdana saat Gema berjumpa dengan Dr. Mahyuzar Majid, M.Si, Kepala Biro Humas Pemerintahan Aceh di sebuah kedai kopi kawasan Lambhuk, Banda Aceh.
Kamis itu, (19/2) pertemuan mesti diselingi coretmencoret naskah Pidato Gubernur Aceh untuk acara
Silaturrahmi Masyarakat Aceh-Riau yang akan dilaksanakan di Kota Batam dalam waktu dekat. “Humas tidak mengenal hari libur, hari Sabtu maupun Ahad,” kata Mahyuzar, ditemani beberapa
orang stafnya. Banyaknya pekerjaan kehumasan terlebih diantaranya bersifat penting dan mendadak, membuat pria kelahiran Ranto Peureulak, 16 Oktober 1968 ini beserta stafnya adakalanya memanfaatkan kafe dalam berdiskusi atau pun merumuskan formulasi informasi publik.
Dari pertemuan itu, putra dari pasangan H. Abd. Majid Reuby dan Hj. Dra. Ainul Mardhiah Amin (almarhumah) ini menyebutkan, ternyata tugas institusinya bukan saja meracik draft pidato atasan atau pun sekedar mengumpulkan dokumentasi gambar kegiatan.
Lebih lanjut, alumni pascasarjana Ilmu Komunikasi Unpad (2010) ini menyebutkan, menjadi humas mesti jeli dalam menyikapi terhadap berbagai berita atau kasus yang berkembang pada masyarakat.
Contoh hangat, bagaimana sikap Pemerintah Aceh terhadap utusan Aceh dalam ajang kecantikan nasional. “Pemerintah Aceh secara tegas tidak pernah merekomendasikan dan mengutus warganya dalam mengikuti Miss Indonesia atau Putri Indonesia,” ungkap Yuzar, panggilan akrabnya.
Menurut ayah dari Muhammad Mahrur Mahyuzar dan Balya Malkan Mahyuzar ini, humas bukanlah pihak yang serba tahu segala informasi. Karenanya, hendaknya pihak SKPA maupun pemerintah kabupaten/kota mesti mengantisipasi setiap informasi yang dianggap berpotensi menimbulkan perdebatan dan permasalahan serta menyampaikan kepada gubernur atau melalui humas.
Untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan profesionalitas kehumasan seluruh SKPA telah terbentuk Forum Humas SKPA (FORHUMAS). Diharapkan, mobilisasi juru siar itu akan terbangun media online, elektronik, media cetak, radio dan televisi selaku penyambung lidah dalam mempermudah penyampaian informasi dan pesan program Pemerintahan Aceh terhadap masyarakat
serta menghimpun masukan dan keinginan masyarakat yang perlu ditindaklanjuti.
Suami dari Awirdalina Abdurrahman ini masih terus menjalin komunikasi dengan insan pers selaku mitra dalam meneruskan pesan-pesan perdamaian dan pembangunan. Selama ini apabila Pemerintah Aceh atau kabupaten/kota ingin menyampaikan informasi positif atau prestasi kinerja yang diraih memerlukan biaya tidak sedikit karena pihak media masa menggolongkan info publik ini sebagai pariwara. “Sebaliknya setiap ada kelemahan Pemerintah Aceh, rekan jurnalis berlomba dalam memberitakannya,” kata Mahyuzar.
Di sela kesibukannya, warga Lambhuk, Banda Aceh ini dibantu puluhan stafnya tengah mempersiapkan suksesnya peringatan MoU Helsinky ke-10. Formulasi kegiatan dalam memperingati satu dasa kesepakatan “damai aceh” terus digodok. Pihaknya akan menampung saran dan masukan masyarakat demi percepatan dan membumikan pesan damai yang ditandatangani 15 Agustus 2005 lalu. NA RIYA ISON
